oleh

Pemkot Prabumulih Wajibkan Honorer Ikut Uji Kompetensi Untuk Perpanjangan SK.

 

PRABUMULIH – Beredarnya isu akan adanya pengurangan  pekerja Harian Lepas (PHL) /tenaga profesional yang berada di lingkungan pemerintah kota Prabumulih membuat resah sejumlah tenaga honorer.

Isu yang merebak dikalangan tenaga honorer tersebut dampak dari dikeluarkannya surat edaran dari pemerintah kota yang ditujukan kepada semua kepala OPD /kepala bagian/unit kerja yang berada dilingkungan pemerintah Kota Prabumulih terkait kontrak kerja Pekerja Harian Lepas  (PHL) / tenaga Profesional  yang akan segera berakhir pada Desember 2019 mendatang.
Surat yang berisi  keterangan akan diadakannya penyeleksian / penyaringan  PHL/tenaga profesional melalui tes/uji kompetensi tertulis ini  dipahami seolah akan ada pengurangan jumlah PHL/tenaga profesional dipemkot Prabumulih.
Sekretaris daerah Kota Prabumulih, h.Elman.ST.MM membenarkan perihal dikeluarkannya surat edaran tersebut, saat di bincangi awak media usai menghadiri penyerahan medali Cabor Senam di Gedung Caroline Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih selatan, Selasa (19/11/2019).
“Surat edaran untuk tes uji kompetensi secara tertulis memang sudah kami tandatangani dan juga sudah di kirim kesetiap kepala OPD/kepala bagian /unit kerja yang ada dilingkungan pemkot Prabumulih tertanggal 14 November 2019 ,” terang Elman.
Namun,menurutnya banyak pekerja yang belum memahami maksud dan tujuan dari isi surat tersebut.Pekerja masih banyak yang berasumsi kalau hal ini  dilakukan  untuk mengurangi jumlah tenaga honorer.
“Jadi disini yang harus digaris bawahi atau diperjelas adalah pemerintah kota mewajibkan tenaga honorer untuk mengikuti tes uji kompetensi secara tertulis yang akan dilaksanakan pada Desember 2019 mendatang.Hal ini dilakukan untuk melakukan pemetaan pegawai berdasarkan kemampuan dan disiplin ilmunya, dan selanjutnya hasil dari uji kompetensi Ini jadi acuan  pada saat perpanjangan SK pegawai untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmunya.Jadi bisa dikatakan bukan untuk mengurangi pekerja kecuali apabila setelah di periksa yang bersangkutan tidak pernah masuk bekerja atau sering bolos maka memang akan kami berhentikan dengan tidak memperpanjang SK nya,” beber Elman.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno,SE didampingi oleh wakil ketua H.Ahmad Palo mengatakan jika sampai saat ini pihaknya belum menerima tembusan surat terkait hal tersebut.
“Kami sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan terkait hal ini, jadi kami belum bisa memberikan tanggapan apapun,” ujar Tarno saat ditemui di kantornya,..

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed