oleh

822 PHL Terbuang, PP Prabumulih Minta Mekanisme Uji Kompetensi Dievaluasi

 

PRABUMULIH,-Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih diminta mengevaluasi mekanisme uji kompetensi yang mengakibatkan hampir seribu pegawai harian lepas (PHL) harus gigit jempol. Pasalnya, dalam pelaksanaan dinilai kurang transparan dalam penerapan ambang batas penilaian.

Diketahui, Pemkot Prabumulih melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan uji kompetensi PHL yang tujuan salah satunya mengurangi PHL. Hasil seleksi telah diumumkan Minggu lalu, dimana hasilnya 3.012 orang dinyatakan lulus dan 822 lainnya harus menelan kekecewaan sembari berpikir mencari pekerjaan baru.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih, Rifki Badai mengatakan, pemerintah kurang transparan ke publik dalam penerapan passing grade atau ambang batas penilaian maupun hasil uji kompetensi yang dilaksanakan.

“Kalau memang ada penerapannya seperti apa. Apakah selama pelaksanaan sampai akhir diumumkannya hasil kemarin. Ini tidak adil dan tidak manusiawi kalau pengabdian mereka hanya digugurkan dengan sistem teori yang paling lama hanya beberapa jam saja,” ungkap Rifki Badai, Senin (6/1/2020).

Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan uji kompetensi PHL ini, lanjutnya justru menunjukkan solusi yang diberikan oleh Pemkot Prabumulih untuk mengurangi PHL di Lingkungan Pemkot Prabumulih tidak menyeluruh.

Kebijakan yang dibuat, sambung Rifki justru dinilai telah menimbulkan keresahan khususnya bagi ratusan PHL yang mayoritasnya warga masyarakat Kota Prabumulih.

“Harusnya langkah wali kota dalam mewujudkan ‘Prabumulih Prima’ tidak menimbulkan keresahan dan berdampak negatif lain seperti berapa ratus orang PHL akan kehilangan pekerjaannya. Berapa keluarganya yang akan menderita akibat kebijakan ini,” terang dia.

Tak disampai disitu, Rifki Badai juga berharap kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih agar bersama dengan Pemkot Prabumulih mencarikan solusi terbaik dan dapat memberikan jaminan bagi semua pihak terutama bagi seluruh PHL yang tidak lulus uji kompetensi tersebut.

“Ini dinilai menjadi hal yang sangat serius yang perlu disikapi oleh pemerintah kota di Prabumulih. Kepada pihak DPRD kami berharap juga dapat memanggil kepala dinas terkait. Jika saat ini mereka harus diberhentikan bagaimana rasanya, tentu sangat miris. Kita semua harapkan jangan sampai hal ini malah melahirkan banyak pengangguran di kota kita tercinta ini,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed