oleh

PEMKAB PALI AKAN RASIONALISASIKAN APBD PALI 2020

PENDOPO – Dampak dari bencana dunia berups virus korona atau copid-19 berpengaruh juga kepada kebijakan pemerintah Kabupaten PALI khususnya mengenai adanya rencana untuk pengurangan, pengalihan, ataupun penghapusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PALI H. Syahron Nazil seperti yang disampaikannya kepada wartawan Berita PALI di ruang kerjanya pada Senin (20/4/2020).

” Mengacu kepada Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor :119/2813/SJ nomor : 177/KMK. 0 7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan perekonomian nasional, maka pemerintah Kabupaten PALI akan melakukan rasionalisasi anggaran daerah ” demikian disampaikan oleh Syahron pada awal pembicaraannya.

” Dalam keputusannya Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk menyesuaikan belanja daerah dengan merasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi belanja perjalanan dinas, pengadaan barang barang pakai habis untuk kantor, kemudian merasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50% dengan mengurangi belanja terutama pengadaan mesin dan alat-alat berat, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan tanah, renovasi gedung, pembangunan gedung baru, dan pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda” sambungnya.

Ketika ditanya apakah kebijakan ini dari pemerintah atau nantinya akan disampaikan dan dibahas oleh DPRD Kabupaten PALI terutama menyangkut pos-pos mana yang akan dihapuskan, dialihkan atau dikurangi. Sharon menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemberitahuan dan tentunya pihak DPRD PALI sudah menerima surat dari Mendagri dan Menteri Keuangan ini.

“Hal ini dilakukan karena penerimaan kita juga dipangkas 10% dan dana bagi hasil kita juga dipangkas 23% artinya dana transfer kita itu dipotong oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu kita perlu merasionalisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa setidak-tidaknya 50% maka kalau tidak akan terjadi defisit besar-besaran” tambah syahron lagi.

Selanjutnya anggaran kita difokuskan untuk penanganan Covid-19 menyangkut sarana prasarana kesehatan seperti APD, penyiapan jaringan pengaman sosial pada masyarakat yang terkena dampak virus kopi dan penanganan masalah dampak ekonomi seperti mereka yang tidak dapat lagi bekerja, UKM dan sekolah.

Menyinggung masalah penanganan Covid-19 karena PALI ini sudah terkepung oleh zona merah yakni Prabumulih, Muba, Muara Enim, Lubuk Linggau, dan OI. Maka apakah Pemerintah Kabupaten PALI akan segera melakukan Lockdown dan mengajukan PSBB ke pemerintah pusat

” Untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu ada mekanisme dan prosedur nya. Maka kita harus melakukan analisa dan penilaian terhadap situasinya dengan rekomendasi dari gubernur dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Terkait mengenai teknis dan langkah-langkahnya saya kurang berkompeten karena sudah ada kesepakatan terkait dengan kebijakan penanganan masalah Covid-19 ini sudah ada Gugus Tugas atau Tim Khusus yang menangani masalah tersebut. Jadi kalau saya bicara tentang ini, nanti saya salah kaprah dan sepanjang yang saya pantau kita belum mengajukan PSBB. c
Cuma kita sudah diminta untuk mendata daerah-daerah rawan untuk dilakukan analisa Apakah perlu dilakukan PSBB. Dan itu sudah kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Ketika ditanya secara nakal Apakah menunggu sudah ada positif Covid-19 di PALI baru akan diajukan PSBB ke pemerintah pusat.

” Jadi gini, persoalan itu harus kita lihat dari banyak sisi. Pertama, keamanan.. Kemudian dari aspek lingkungan. Jangan sampai kita menyelesaikan suatu masalah dengan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Nanti akan ada kajian. Kita ada gugus tugas yang akan melakukan kajian apakah perlu segera kita melakukan PSBB karena faktanya banyak yang mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan itu ditolak karena belum cukup kriterianya. Yang penting sekarang kita betul-betul waspada dengan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap arus keluar masuk orang ” pungkas Sekda PALI ini**

BERITA PALI Online
penulis : nurul
editor : nurul

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed