oleh

Kepala Dinas DPMD PALI sangkal “ngentip” DANA DESA

PENDOPO – Terkait pemberitaan dimedia online beberapa waktu yang lalu, tentang adanya tudingan bahwa oknum pejabat di DPMD Kabupaten PALI telah memotong Dana Desa sebesar 10 juta yang akan disetor kepada beberapa institusi di Kabupaten PALI, maka Kepala Dinas DPMD Kabupaten PALI A Gani SH MM menyangkal tudingan tersebut dan telah melakukan klarifikasi yang disampaikannya pada konferensi pers di kantor DPMD Kabupaten PALI pada Kamis,30/4/2020.

A . Gani dalam pernyataannya menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan pemotongan dana desa tersebut.

” Kami merasa sangat terganggu terhadap pemberitaan ini, di mana seharusnya kami fokus kepada Covid Nineteen dan BLT. Dan DPMD tidak pernah memotong Dana Desa serta mencatut nama aparat penegak hukum dan pejabat tinggi PALI. Untuk itu kami mohon media yang hadir ini dapat merilis dan meluruskan pemberitaan tersebut” demikian pernyataan Gani dalam press conference dikantornya.

Dan sebagai bentuk keseriusan menanggapi pemberitaan tersebut pihaknya melalui Forum Kepala Desa Kabupaten PALI telah melaporkan perihal tersebut ke Polres PALI.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten PALI Abul Rustoni SIP, bahwa pihaknya bersama 15 perwakilan Kepala Desa dari 5 Kecamatan se Kabupaten PALI telah membuat laporan tertulis atas nama Forum Kepala Desa Kabupaten PALI dan mendatangi Mapolres PALI pada Kamis 30 April 2020.

Kepala DPMD PALI A Gani, SH.MM saat Jumpa Pers

” Kami dari Forum Kepala Desa Kabupaten PALI telah melaporkan peristiwa ini ke Polres PALI dan telah diterima laporan Kami Insya Allah besok Jumat 1 Mei 2020 akan dilakukan pemeriksaan atas laporan kami tersebut ” kata Abul yang didampingi beberapa perwakilan Kepala Desa lainnya.

Adapun pasal yang digunakan untuk melaporkan tudingan tersebut adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 3 dan sanksinya pada pasal 45 ayat 1 dengan sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.

Selain itu juga di dalam pernyataannya Gani menyampaikan bahwa hal tersebut telah melampaui Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dan pasal 7.

Penulis : Nurul
Editor : Nurul

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed